Jumat, 29 Maret 2013

FORMULIR DATA KELUARGA YBMI

Rabu, 27 Maret 2013

PILKADES MOJO Rabu, 27 Maret 2013

Hari ini merupakan hari penentuan bagi calon kepala desa Mojo karena pencoblosan yang dijadwalkan dari jam 08.00 -14.00 WIB telah selesai dan dilanjutkan penghitungan suara yang sampai tulisan ini diturunkan belum selesai dan diperkirakan sampai habis isya'. Menurut sumber yang kami terima jumlah suara yang dihitung kurang lebih mencapai angka 4.000 an. Sampai saat ini dari 3 kandidat yang mencalonkan diri 2 diantaranya memperoleh suara imbang yaitu calon dengan nomor urut 1 (Bejo dari Tumpang) dan 2(Mulyadi dari karang joho) sementara pemilik nomor urut 3 (Ladiman dari Mojo) masih menduduki ranking ketiga.
Teknis pencoblosan kali ini dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan dukuh. Untuk antrian kelompok satu yaitu dukuh Magersari dan Karang Joho. Kelompok sebelah selatannya untuk antrian dukuh Mojo dan sekitarya begitu seterusnya.
Menurut pantauan kami antrian paling banyak adalah kelompok paling selatan yaitu dukuh tumpang dan sekitarnya. Antrian kelompok ini panjangnya dari kelurahan sampai gapura selatan jembatan MIN. Antrian ini dari pagi sampai siang tadi masih merupakan antrian terpanjang diantara kelompok dukuh lain. Sedangkan kelompok dukuh Magersari Karang Joho tidak ada antrian sama sekali dari pagi sampai siang pemilih silih berganti dan tidak sempat untuk antri berjajar. Kami tidak tahu apakah memang karena pemilihnya sedikit atau banyak juga yang abstain.
Sebagai tempat TPS periode 2013 ini berada di Gedung Haji. Mungkin karena kapasitas Gedung Haji  yang lebih besar sehingga pendopo kelurahan tidak dipakai untuk TPS.
Mengenai biografi calon kami tidak mendapatkan data detail. Sepengetahuan kami Mulyadi atau mas Mul ini  incumbent (lurah yang masih menjabat/lurah lama) asli dari sragen dan guru. Ladiman adalah pensiunan guru dan adik sepupu dari pak de Lajimin (yang biasa dimintai tolong keluarga mbah Zaed). Bejo sendiri kabarnya kegiatannya disektor pertanian, tapi apakah ada kaitannya bahwa Bejo ini anaknya aktifis yang dulu dekat dengan almarhum mbah Zarkasyi (menurut salah satu sumbar di eranya dulu)? kami juga tidak tahu pasti karena sama-sama orang tumpang tapi belum tentu dia orangnya.
Untuk kecamatan Andong yang mengadakan pemilihan kepala desa secara bersamaan hari ini sekitar 7 kelurahan. Untuk senggrong jagonya tunggal yaitu pak Nur Khalim (Kang Ngatmin-incumbent) dan menurut salah satu warganya kemungkinan jadi karena memang ada kemajuan...katanya sih..Ada kasus dimana jago tunggal tapi tidak terpilih karena banyak yang golput daripada yang nyoblos yaitu di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo dan Desa Kedungdowo, Kecamatan Kemusu. 
Untuk biaya pesta demokrasi tingkat desa ini menelan dana sekitar 40 juta. 10 juta dibantu oleh pemerintah 30 juta sisanya dibagi 3 calon. Kalau calonnya tunggal maka 30 juta tersebut dipikul sendiri. Sedangkan biaya selamatan, mohon doa restu, lek-lekan dsb tergantung masing-masing termasuk dana dukungan (amplop) dan ini biasanya justru komponen terbesar dari modal calon kades.

Berikut mungkin sistem pendanaan pilkades yang bisa dipertimbangkan untuk pemilihan periode selanjutnya: 
Cikarang Pusat – Mulai 2012, dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan dibebankan pada DAD (Dana Alokasi Desa). Ini dilontarkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Subarnas. Dengan kebijakan ini, penyelenggaraan Pilkades tidak lagi dibiayai oleh calon kepala desa. Sehingga pencalonan kepala desa terbuka lebar untuk siapa pun meski tak berkantung tebal.
Kata dia, biaya Pilkades tersebut dipungut langsung dari Dana Alokasi Desa (DAD) sebesar sepuluh persen. Hal itu sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 34C/2011. ’’ Jadi, anggaran untuk Pilkades mulai tahun ini dan seterusnya diambil dari DAD sebesar sepuluh persen,” terangnya.
Dia memaparkan, setiap tahun pemerintah desa bisa menyimpan anggaran sepuluh persen dari DAD. ’’Kalau DAD-nya Rp1 miliar, berarti dana simpanan untuk Pilkades per tahunnya sebesar Rp100 juta,” kata Subarnas.
Kepala Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Romli HM menyambut positif  kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan ini akan membuka peluang besar pada seluruh masyarakat yang berminat mencalonkan diri di Pilkades. ’’Ini sebuah terobosan demokrasi,” ujarnya.
Pengakuan Romli, selama ini biaya Pilkades ditanggung oleh masing-masing calon. Sehingga, kata dia, hanya calon-calon yang berduit yang bisa ikut Pilkades. ’’Dengan ada kebijakan ini, diharapkan warga yang mempunyai potensi besar untuk memajukan desa bisa mendaftarkan diri sebagai kepala desa,” pungkasnya. (dul) http://www.radar-bekasi.com/?p=25316


NB: Informasi terakhir yang kami peroleh menyebutkan bahwa Drs. Mulyadi incumbent terpilih lagi sebagai kepala desa Mojo setelah memenangkan suara dari lawan beratnya Bejo dengan selisih 80 suara atau kurang dari satu RT sumber lain menyebutkan selisih 94 suara. Sebelumnya memang banyak yang meramal bahwa suara sdr. Mulyadi akan pecah karena dari Mojo yang termasuk loran ada calon sehingga bisa jadi Bejo yang akan memenangkan, tapi sekalipun tidak terlalu melenceng tetap saja masih kalah suara yang ditentukan pada akhir-akhir perhitungan. Pada saat di awal-awal penghitungan  memang selisih antara sdr. Mulyadi dan Bejo sempat kejar-kejaran di selisih 1 sampai lima suara sehingga ada kemungkinan Bejo bisa memenangkan sekalipun tipis. Tapi rupanya di endingnya bicara lain. Untuk Calon dari daerah selatan mungkin ini sudah merupakan prestasi yang bagus karena biasanya para kandidat kades hanya muncul dari daerah utara (Mojo karang joho dan magersari). Mudah mudahan ini bisa menjadi salah satu pembelajaran politik dan demokrasi bahwa dari manapun asal dan latarbelakangnya para calon sudah bisa untuk bertanding meski belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Kedepannya mudah-mudahan ada sistem yang memungkinkan orang tidak punyapun kalau memang berpotensi dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan kepala desa. Karena uang bisa didatangkan dari sponsor he..he.. (gambler)yang rupanya datang jauh-jauh dari luar daerah yang bahkan tetangga juga bukan. Seperti kemarin mobil-mobil mewah dengan plat nomor pati dan daerah lain nongkrongin penghitungan suara. Bahkan didaerah lain gambler diberi tempat tersendiri di TPS pada saat penghitungan suara....walah...walah tibake ragate sing didomke poro gapit kalah adoh karo sing didumke poro gambler. Para gapit cuma sekitar 30 sampai 50 ribuan tapi para gambler bisa mencapai 150 ribuan. kalau setidaknya dia harus memperoleh suara 2000 plus satu maka kalikan saja dengan 150 ribu. Apakah itu dana nganggur atau aset yang digadaikan seperti rumah, toko emas dll. Begitulah campur aduknya perpolitikan di seluruh pelosok nusantara. Tapi pemilihan tetap harus dilakukan sekalipun banyak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena pimpinan lebih urgent daripada dampak pemilihan yang bisa dieliminir dengan sistem dan berbagai konsep.

Pencerahan : 
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub MA

Dalam ajaran Islam ada beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT, kecuali apabila yang bersangkutan bertobat sebelum meninggal dunia. Dosa-dosa tersebut, antara lain, pertama, dosa syirik, yaitu berkeyakinan bahwa selain Allah SWT memiliki kemampuan seperti Tuhan (syirik akidah) serta beribadah (tunduk dan taat) kepada selain Allah (syirik ibadah).

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (QS an-Nisa [4]: 48).

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (QS an-Nisa [4]: 116).

Kedua, dosa memberitahukan maksiat yang ia lakukan sendiri. “Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang Mujahir (Mujahir adalah orang yang melakukan maksiat kemudian ia memberitahukannya kepada orang lain).” (HR Muslim).

Ketiga, dosa akibat melakukan suap (money politics). “.... Orang yang membaiat (memilih pemimpin), tetapi dia tidak mau memilihnya kecuali karena materi duniawi. Apabila pemimpin tadi memberinya materi duniawi maka ia akan memilihnya dan apabila tidak diberi materi, ia tidak akan memilihnya.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah).

Dalam kamus politik, materi duniawi itu disebut dengan istilah money politics, kendati hal itu tidak selamanya berupa uang. Menurut Imam Muhammad A’llan (w. 1057 H) dalam kitab Dalîl al-Fâlihîn menyatakan, dosa besar adalah dosa yang disertai ancaman hukuman di dunia dan atau siksa di akhirat, maka memberikan dan atau menerima money politics termasuk dosa besar.

Menurut imam Abd al-Rauf al-Minawi (w.1031 H) penulis kitab Faid al-Qadîr, yang dimaksud dengan Allah tidak menyucikan dosa tiga orang adalah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka.
Karena itu, perbuatan money politics merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni Allah SWT, kecuali yang bersangkutan bertobat sebelum ia meninggal dunia dan tobatnya diterima Allah SWT.

Perilaku money politics, tidak hanya haram dilakukan oleh penerimanya, tetapi juga yang memberi dan atau sebuah tim sukses yang membagi-bagikan uang tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih (hukum Islam), “Apa yang haram diambil juga haram diberikan.”

Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kata imam (pemimpin) dan tentu yang dimaksud di sini bukan imam shalat, tetapi pemimpin kemasyarakatan, baik itu kepala negara, kepala daerah, kepala organisasi massa, maupun wakil-wakil rakyat. Karenanya, apabila kita hendak selamat dari ancaman-ancaman tersebut maka kita harus menghindari perilaku money politics, baik memberikan, menerima, maupun membagi-bagikan.  

Kamis, 21 Maret 2013

ISI PULSA GRATIS

Silahkan sambil mampir doang di POJOK PULSA

Rabu, 06 Maret 2013

CalUm Andong Berangkat Hari ini 7 Mar 2013

Calon Jamaah Umroh (CalUm) Kacangan akan berangkat hari ini. Pagi tadi sekitar jam 8.00 WIB acara pelepasan (doa restu) diadakan di Masjid Roudlotus Sholihin karang Joho, Mojo, Andong, Boyolali. Calon jamaah umroh yang hadir sekitar 20 orang. Setelah acara selesai sekitar jam 8.30 WIB calum berangkat menuju gedung haji kelurahan Mojo bergabung dengan calum yang lain sekecamatan Andong yang semuanya sekitar 82 orang.
Dari kabar yang kami terima jumlah tersebut tidak hanya berasal dari Andong saja tetapi juga ada yang dari solo dan lainnya. Itu saja banyak calon peserta yang ditolak karena kursi yang tersedia untuk daerah Andong telah habis. Jasa tour dan travel dari Solo sudah kewalahan untuk melayani animo calon jamaah.

Selasa, 05 Maret 2013

100 Persen Saham Carrefour Indonesia dikuasai Trans Retail




Perusahaan retail, PT Carrefour sepenuhnya sudah menjadi milik anak bangsa. Perubahan kepemilikan tersebut karena PT Trans Retail sudah mengakuisisi seluruh saham Carrefour di Indonesia dari PT Carrefour Perancis.

Penandatanganan 'sell and uprissing' antara PT Carrefour dan Trans Retail dilakukan Senin (19/11) kemarin. Sebelumnya, Trans Retail hanya memiliki 40 persen saham milik Carrefour yang ada di Indonesia. Namun, hasrat menguasai 60 persen saham lagi sudah tercapai dengan penandatanganan 'sells and uprissing' tersebut.

"Kemarin tanggal 19 November 2012 ditandatangani 'sells and uprissing agreement' dengan Carrefour Prancis yang membuat kepemilikan Carrefour. Indonesia 100 persen milik Indonesia," kata pemilik Trans Corp, Chaerul Tandjung di Jakarta, Selasa (20/11).

Untuk menguasai seluruh saham Carrefour, Trans Retail mendapat pinjaman 750 juta dolar AS. Pinjaman itu didapat dari 10 bank Internasional. Yaitu, Credit Suisse, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities, ING Bank, ANZ, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank, dan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Dalam perjanjian pinjaman, Trans Retail harus mengembalikan utang tersebut 525 juta Euro.

Menurut CT, pencairan pinjaman hanya berlangsung selama 20 menit. Padahal, biasanya butuh waktu sekitar 3 hari. Pasalnya, pihak Carrefour tidak mau menandatangani 'sells and uprissing' kalau belum menerima pembayaran. Dengan pinjaman ini, Trans Retail harus membayar bunga sebesar 5 persen dengan jangka pinjaman 3 tahun.

Pengusaha yang juga Ketua Komite Ekonomi Nasional itu mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pertama, kata dia, meningkatkan performance Carrefour secara cepat agar bisa meminjam dana untuk mengembalikan pinjaman ke bank Internasional. Peluang itu sangat terbuka, sebab, saat ini pinjaman Carrefour 0 persen.

Kedua, dengan menerbitkan obligasi dan yang terakhir adalah dengan pre-IPO atau bahkan langsung IPO. Namun, CT belum dapat memastikan kapan akan menerbitkan obligasi maupun rencana pre-IPO. Sebab, pihaknya belum melakukan konsolidasi membahas detail strategi pengembangan Carrefour. Konsolidasi akan terus dilakukan sampai tiga bulan ke depan untuk memercepat proses peningkatan performance Carrefour.

CT menargetkan pertumbuhan Carrefour 30 persen tiap tahun. Padahal, selama ini, pertumbuhan Carrefour sangat kecil tiap tahunnya. Tidak lebih dari 10 persen. CT optimis dengan pertumbuhan yang ditargetkannya. "Itulah bedanya orang lain dengan saya, saya target 30 persen pasti sudah ada strateginya," kata dia.

Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan Carrrefour adalah multi format. Artinya, Carrefour dapat menjelajah mulai dari pemain grosir sampai tingkat terendah dengan format toko. Namun, CT belum dapat menjelaskan secara detail strategi multi format ini. Pasalnya, pihaknya akan membahas hal ini dengan Trans Retail.

CT menegaskan, pembelian 60 persen saham ini harus membuat bangsa Indonesia bangga. Sebab dengan menguasai seluruh saham Carrefour, kepemilikanya oleh Indonesia. Yang lebih membanggakan, pembelian saham tersebut menggunakan uang asing.

"Biasanya orang asing membeli perusahaan Indonesia dengan uang Indonesia," tambah CT sambil tertawa.

http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=11324&type=6#.UTboiSJNHDc

Skenario Amerika Memecah Indonesia



Dalam skema yang dirancang Pentagon melalui rekomendasi studi Rand Corporation, Indonesia harus dibagi 7 wilayah, yang mana salah satu prioritas jangka pendek adalah memerdekakan Papua. Ini adalah bagian dari BALKANISASI NUSANTARA.
Apalagi sebuah badan riset dan pengembangan strategis di Amerika bernama Rand Corporation, yang dikenal sering melayani secara akademis kepentingan Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon) dan atas dukungan dana dari Pentagon, internasionalisasi Aceh ternyata masih merupakan isu sentral dan agenda mereka hingga sekarang. Bahkan dalam scenario building yang mereka gambarkan, wilayah Indonesia harus dipecah menjadi delapan bagian.
Sekadar informasi, rekomendasi Rand Corporation ihwal memecah Indonesia jadi 8 bagian tersebut dikeluarkan pada tahun 1998. Artinya, pada masa ketika Presiden Clinton masih menjabat sebagai presiden. Berarti rekomendasi Rand Corporation atas sepengetahuan dan sepersetujuan Presiden Clinton dan Pentagon.
Dengan demikian, menjadi cukup beralasan bahwa rekomendasi Rand Corporation tersebut akan dijadikan opsi oleh Obama. Karena rekomendasi Rand Corporation dikeluarkan ketika suami Hillary masih berkuasa.

Apa yang diinginkan oleh Pentagon dari skenario Rand Corporation Clinton..? itu Artinya, skenario ”Balkanisasi Nusantara” menjadi opsi yang logis untuk diterapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika di era Obama dan Hillary Clinton.

Dalam skenario Balkanisasi ini, akan ada beberapa negara yang terpisah dari NKRI. Yang sudah terpisah Yaitu Timor Timur yang terjadi pada 1999 masa pemerinthana Habibie. Lalu Aceh, sepertinya sedang dalam proses dan berpotensi untuk pecah melalui “sandiwara” MoU Helsinki dan kemungkinan (telah) menangnya Partai Lokal di Aceh pada Pemilu 2009 tahun ini. Kemudian Ambon, Irian Jaya, Kalimantan Timur, Riau, Bali. Dan sisanya tetap Indonesia.
Dalam skema ini, Diplomasi Publik Menlu Clinton akan menjadi elemen yang paling efektif untuk menjalankan skenario Balkanisasi Nusantara tersebut.

Dengan kata lain, mengakomodasi dan menginternasionalisasi masalah Aceh atau Irian Jaya, akan dipandang oleh Amerika sebagai bagian dari gerakan demokrasi dan penegakan HAM.

Dalam kaitan ini pula, Uni Eropa memang sejauh ini sudah menjadi pemain sentral di Aceh pasca MoU Helsinki. Misalnya saja Pieter Feith, Juha Christensen sementara dari persekutuan Inggris, Australia dan Amerika, mengandalkan pemain sentralnya pada Dr Damien Kingsbury dan Anthoni Zinni.
Mereka semua ini dirancang sebagai agen-agen lapangan yang tujuannya adalah memainkan peran sebagai mediator ketika skenario jalan buntu terjadi antara pihak pemerintah Indonesia dan gerakan separatis. Ketika itulah mereka-mereka ini menjadi aktor-aktor utama dari skenario internasionalisasi Aceh, Irian Jaya, dan daerah-daerah lainnya yang berpotensi untuk memisahkan diri dari NKRI.

Motivasi para penentu kebijakan luar negeri Amerika memang bisa dimengerti. Karena dengan lepasnya daerah-daerah tersebut, Amerika bisa mengakses langsung kepada para elite daerah tanpa harus berurusan dengan pemerintahan di Jakarta seperti sekarang ini.
Dorongan untuk memperoleh daerah pengaruh nampaknya memang bukan monopoli kepresidenan Bush. Obama pun pada hakekatnya bertujuan sama meski dengan metode yang berbeda.

Baik Bush maupun Obama agaknya menyadari bahwa konstalasi negara-negara di kawasan Amerika Latin yang notabene merupakan daerah halaman belakang mereka, ternyata semakin sulit untuk dikontrol. Dan bahkan berpotensi menjadi negara musuh Amerika.

Perkembangan terkini adalah menangnya calon presiden El Salvador yang berhaluan sosialis Mauricio Funes. Ekuador yang sekarang dipimpin oleh Presiden Rafael Correa seorang sosialis yang mengagendakan perlunya revolusi dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Brazil sejak masa kepresidenan Luis Inacio Lula memprioritaskan pengamanan energi, Evo Morales dari Bolivia yang menekankan programnya pada nasionalisasi industri gas, pertambangan dan kehutanan. Serta pengembalian tanah rakyat kepada petani miskin, perlindungan warga Indian, dan sebagainya.

Beberapa presiden Amerika Latin yang berhaluan kiri-tengah adalah Presiden Chilie Michele Bachelet dan Presiden Peru Alan Garcia. Dan di atas itu semua, Hugo Chavez dari Venezuela yang belakangan perseteruannya dengam Amerika semakin menajam justru ketika Amerika dipimpin Obama yang lebih moderat dari Bush.

Perkembangan beruntun di Amerika Latin tersebut tentu saja mencemaskan Amerika, meski sebagai negara kecil tidak perlu dikhawatirkan secara kemiliteran. Namun ketika negara-negara tersebut tidak lagi kooperatif baik secara politik maupun ekonomi, jelas hal ini sangatlah mengganggu.

Apalagi ketika hal itu kemudian memicu kedekatan negara-negara latin tersebut kepada Cina, Rusia, Korea Utara, Iran dan lain sebagainya.
Dalam dua bulan terakhir ini, US House of Representatives, telah mengagendakan agar DPR Amerika tersebut mengeluarkan rancangan FOREIGN RELATION AUTHORIZATION ACT (FRAA) yahg secara spesifik memuat referensi khusus mengenai Papua.
Kalau RUU FRAA ini lolos di kongres Amerika, maka Amerika akan menindaklanjuti UU FRAA ini melalui serangkaian operasi politik dan diplomasi yang target akhirnya adalah meyakinkan pihak Indonesia untuk melepaskan, atau setidaknya mengkondisikan adanya otonomi khusus bagi Papua, untuk selanjutnya memberi kesempatan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Skenario semacam ini jelasnya sangat berbahaya dari segi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan sialnya kita juga lemah di fron diplomasi maupun fron intelijen. Padahal, skema di balik dukungan Obama dan Demokrat melalui UU FRAA, justru diplomasi dan intelijen menjadi strategi dan sarana yang dimainkan Washington untuk menggolkan kemerdekaan Papua.
su-isu HAM, memang menjadi ”jualan politik” Amerika mendukung kemerdekaan Papua. Karena melalui sarana itu pula Washington akan memiliki dalih untuk mengintervensi penyelesaian internal konflik di Papua.

Di sinilah sisi rawan UU FRAA jika nantinya lolos di kongres. Sebab dalam salah satu klausulnya, mengharuskan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan kepada kongres Amerika terkait pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua.

Bisa jadi inilah salah satu kesepakatan diam-diam antara Obama dan LSM-LSM pro OPM ketika pri alumni Fakultas Hukum Universitas Harvard ini masih menjadi calon presiden. Jika memang benar, Obama berada dalam tekanan kuat untuk mendukung agenda ini lolos di kongres.

Pelanggaran HAM memang harus diakui menjadi isu sentral yang diangkat beberapa LSM pro OPM. Misalnya saja West Papua People’s Representative and OPM. Kelompok ini selain mengembangkan website wpik.org, menurut berbagai sumber juga mendapat dana dari sejumlah perusahaan asing.
Lobi-lobi OPM dengan dukungan beberapa LSM asing memang tidak sekali-kali untuk diremehkan. 20 Juli 2005 lalu misalnya, berhasil meloloskan sebuah draft RUU yang salah satu klausulnya, mempertanyakan kembali keabsahan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) dalam mendukung kemerdekaan Papua. Sekaligus juga mengkritik pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

RUU yang kelak dikenal dengan HR (House of Representatives) 2601 itu, akhirnya sempat beredar dua versi informasi. Yang pertama mengatakan telah dicabut karena mengagendakan Papua sekarang ini sudah tidak relevan lagi sehingga tidak akan menjadi hukum. Adapun versi kedua justru masih beranggapan RUU yang membahas penelitian ulang atas proses masuknya Papua ke Indonesia sampai sekarang belum dibatalkan.

Sebaiknya kita di Indonesia lebih mempercayai versi kedua ini. Mengingat versi ini justru disampaikan oleh Ketua Sub-komisi Asia-Pasifik dalam komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Amerika.

Dan yang harus lebih diwaspadai lagi, HR2601 tersebut lingkupnya juga bisa mencakup semua kasus dan isu serupa yang terjadi di dunia. Meskipun bisa-bisa saja yang menyatakan secara eksplisit kasus Papua Barat sudah dihapuskan. Namun secara substansial, kasus Papua tetap saja dalam pantauan dan penelitian para anggota kongres Partai Demokrat.
Salah satu sosok yang harus dicermati adalah Eni Faleomavaega, Ketua Black Caucuses Amerika yang mengkampanyekan Irian Jaya sebagai koloni VOC bukan koloni Belanda di Kongres Amerika. Kabarnya, perwakilan Partai Demokrat dari American Samoa ini memimpin sekitar 38 anggota Black Caucuses yang mengklaim bahwa cepat atau lambat Papua akan merdeka.

Pengaruh tokoh satu ini ternyata tidak bisa dianggap enteng. Pada 2002, tak kurang dari Departemen Luar Negeri AS terpaksa mengeluarkan menerbitkan Buku Putih Deplu tentang Papua pada 2002. Disebutkan bahwa Irian Jaya masuk Indonesia pada 1826. Sementara Pepera merupakan pengesahan atau legalitas masuknya Irian Jaya ke NKRI pada 1969.

Bayangkan saja, Departemen Luar Negeri AS sampai harus meladeni seorang anggota parlemen seperti Eni Faleomavaega. Dan ternyata manuver Eni tidak sebatas di Amerika saja. Melalui LSM yang dia bentuk, Robert Kennedy Memorial Human Right Center, Eni dan 9 orang temannya dari Partai Demokrat, melakukan tekanan terhadap Perdana Menteri John Howard, agar memberi perlindungan terhadap 43 warga Papua yang mencari suaka di di Australia. Alasannya, mereka ini telah menjadi korban pelanggaran HAM TNI.
Di Australia, Bob Brown, politisi Partai Hijau Australia, juga santer mendukung gerakan pro Papua Merdeka, dengan mendesak pemerintahan Howard ketika itu untuk mendukung proses kemerdekaan Papua. Tentu saja usul gila-gilaan itu ditampik Howard, namun sebagai kompensasi, pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 pencari suaka asal Papua.

Tentu saja hubungan diplomatik Australia-RI jadi memanas, apalagi berkembang isu ketika itu bahwa ke-43 warga Papua cari suaka ke Australia itu sebenarnya merupakan “agen-agen binaan” Australia yang memang akan ditarik mundur kembali ke Australia. Artinya, permintaan suaka itu hanya alasan saja agar mereka tidak lagi bertugas menjalankan operasi intelijen di Papua. Mungkin kedoknya sebagai jaringan intelijen asing di Papua, sudah terbongkar kedoknya oleh pihak intelijen Indonesia.

Dan isyarat ini secara gamblang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS. Menurut Widodo, pemberian visa sementara kepada warga Papua oleh Australia, telah membenarkan adanya spekulasi adanya elemen-elemen di Australia yang membantu usaha kemerdekaan Papua.
Selain Amerika dan Australia, manuver Papua Merdeka di Inggris kiranya juga harus dicermati secara intensif. 15 Oktober 2008, telah diluncurkan apa yang dinamakan International Parliaments for West Papua (IPWP) di House of Commons, atau DPR-nya Kerajaan Inggris.

Misi IPWP tiada lain kecuali mengangkat masalah Papua di fora internasional. Meski tidak mewakili negara ataupun parlemen suatu negara, namun sepak-terjang IPWP tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab IPWP bisa menjadi kekuatan penekan agar digelar referendum di Papua, penarikan pasukan TNI dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di Papua di bawah pengawasan PBB.
Seperti halnya juga dengan Kosovo yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik di mata Amerika dan Inggris, untuk menghadapi pesaing globalnya, Rusia. Begitu pula di Papua, ketika perusahaan tambang Amerika Freeport dan perusahaan LNG Inggris, merupakan dua aset ekonomi mereka untuk mengeruk habis kekayaan alam di bumi Papua. Sekaligus untuk strategi pembendungan AS terhadap pengaruh Cina di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara.
Balkanisasi Nusantara

1.Indonesia ada rencana hendak dibelah dengan memakai model Polinesia (negara pulau) di Lautan Pasifik. Sehingga mulai beredar pengguliran Isu Negara Timor Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai santer terdengar.

2. Indonesia akan dibelah jadi tiga negara dengan berdasar pada klasifikasi provinsi ekonomi kuat dengan rincian sebagai berikut:
A. Aceh, Riau dan United Borneao(Kalimantan).
B. Pusat wisata dan seni dunia semacam Bali, Flores, Maluku dan Manado,
C. Jawa, Sunda dan Daerah Khusus Jakarta.
MODUS OPERANDI
Dengan melihat perkembangan terkini berdasarkan prakarsa dua anggota Kongres AS untuk menggolkan seruan resolusi agar Baluchistan diberi hak sejarah menentukan nasib sendiri dan negara sendiri, lepas dari Pakistan, maka Global Future Institute merasa perlu mengingatkan kemungkinan langkah langkah dua tahap yang akan ditempuh Amerika Serikat dan Sekutu-sekutu Eropanya:

1. Melakukan Internasionalisasi Isu Provinsi yang bermaksud ingin merdeka dan lepas dari negara induknya. Keberhasilan prakarsa dua anggota Kongres AS menggolkan resolusi Baluchistan, bisa jadi preseden bagi langkah serupa terhadap Papua.

2. Seiring dengan keberhasilan gerakan meng-internasionalisasi provinsi yang diproyeksikan akan jadi merdeka, maka REFERENDUM kemudian dijadikan pola dan modus operandi memerdekakan sebuah provinsi dan lepas dari negara induk.


http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=11257&type=99#.UTbWCyJNHDc

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Browser

Copyright 2012 gratis_arif: Maret 2013 Template by Bamz | Publish on Bamz Templates